PDIP DKI Tuntut Anies Minta Maaf Soal Data Jalan, Demokrat Langsung Pasang Badan!

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. (Instagram)

POJOKPOLITIK- Pernyataan Anies saat membandingkan pembangunan jalan era Presiden Jokowi dan Presiden ke -6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat berang PDIP.

Bahkan PDIP menilai Anies salah dalam menginterpretasikan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan harus meminta maaf.

Menyahuti tuntutan itu, Partai Demokrat pun langsung pasang badan untuk membela Anies.

"Kutipan data BPS yang disampaikan Mas Anies tak ada yang salah. Data yang tersaji dari BPS seperti itu adanya. Jika kemudian Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian panik dan kebakaran jenggot setelah data itu dipresentasikan ke publik, itu yang justru patut dipertanyakan, mengingat bahwa sejak dulu penyajian data di BPS seperti itu," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Sabtu (27/5/2023).

Kamhar menilai data yang disajikan oleh BPS jelas memperlihatkan keberpihakan pemerintah. Melalui data itu, kata dia, terlihat kebijakan era Presiden SBY prorakyat ketimbang era pemerintah saat ini.

"Terlepas dari motif pihak-pihak yang menjadikan ini polemik, terang benderang bahwa data BPS ini menegaskan prioritas dan bentuk keberpihakan pemerintah. Kebijakan pemerintahan Pak SBY termasuk dalam pembangunan infrastrukturnya napas dan jiwanya prorakyat, sementara pemerintahan Pak Jokowi terbaca lebih berorientasi proyek dan tidak prorakyat," ujarnya lagi.

Dia juga memandang justru PDIP yang semestinya meminta maaf kepada masyarakat karena mendorong kader yang penuh dengan gimik dalam gelaran pemilu dari tahun ke tahun.

"Justru merekalah yang semestinya minta maaf ke rakyat. Presiden dijadikan petugas partai, bukan petugas rakyat agar menjadi negarawan yang menjadikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara sebagai yang utama dan diutamakan. Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja," tegas Kamhar.

"Mereka yang mesti minta maaf kepada rakyat karena sejak awal kader yang didorong dan dipromosikan menjadi pemimpin di tingkat nasional dipenuhi rekayasa dan gimik. Model pemimpin yang hanya pandai mengumbar janji namun tak cakap dalam menunaikannya. Janji-janji kampanye hanya janji. Pak Jokowi juga model kepemimpinan top-down yang mengabaikan aspirasi dan diskursus di ruang publik seperti pemindahan IKN, UU Ciptaker, dan sebagainya. Termasuk punya andil besar atas terjadinya kemerosotan pada sistem ketatanegaraan kita, kemunduran demokrasi, maraknya korupsi, dan hukum yang tajam ke lawan namun tumpul ke kawan," ujarnya melanjutkan.

BACA JUGA : Ingat.!! Sumbangan dana Kampanye dalam Bentuk Uang Elektronik Wajib Masuk RKDK Sebelum Digunakan

Sebelumnya, Kepala Badiklatda PDIP DKI Gilbert Simanjuntak menyayangkan Anies Baswedan yang dinilai oleh Bina Marga Kementerian PUPR diduga salah menginterpretasikan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat membandingkan pembangunan era Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Gilbert menilai harusnya Anies Baswedan meminta maaf setelah salah baca data.

"Heboh soal salah data tentang panjang jalan yang dibangun era Presiden SBY yang dikatakan Anies Baswedan lebih panjang dari yang dibangun Presiden Jokowi tidak diikuti permintaan maaf Anies maupun timnya," kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (27/5/2023) kemarin. (*)

Komentar

Loading...