POJOKPOLITIK.COM-  Surat undangan rapat yang ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster atas arahan dan ditembuskan kepada Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dengan nomor B.00.005/22300/SEKRET tertanggal 27 Mei 2023 beredar.

Undangan Gubernur Bali ini ditujukan kepada Bupati/ Wali Kota se-provinsi Bali untuk hadir dalam rapat koordinasi.

Isi surat itu terkait dengan maraknya perilaku wisatawan mancanegara yang tidak pantas hingga melanggar peraturan perundang-undangan di Bali.

Namun isi surat ini menjadi sorotan karena tembusannya ke Megawati bukannya Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Berikut isi undangan tersebut:

“Memperhatikan arahan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Prof. Dr. (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri, berkenaan dengan maraknya perilaku Wisatawan mancanegara di Bali, yang tidak pantas, tidak sopan, dan berbicara kasar, serta melakukan aktivitas usaha, dan melakukan pelanggaran peraturan perundang undangan, yang berdampak merusak nama baik dan citra pariwisata Bali.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saya mengundang Saudara untuk hadir tanpa mewakili acara rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari Rabu (Buda Pahang, Landes), 31 Mei 2023, pukul 11.00 WITA, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubemur Bali, Renon, Denpasar.

Khusus kepada Walikota/Bupati se-Bali, Saya perlu menyampaikan bahwa Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Prof. Dr. (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri menegaskan Saudara wajib untuk hadir tanpa mewakilkan. Saya diperintahkan untuk melaporkan bagi Saudara yang tidak hadir kepada Beliau, sebagai bentuk perhatian serius Beliau terhadap berbagai peniaku wisatawan mancanegara yang mencoreng nama baik Bali”.

Undangan ini diunggah oleh akun Twitter Partai Socmed, Selasa, (30/5/2023) dengan sebuah komentar pertanyaan.

“Presiden kita sekarang ini Pak Jokowi atau Ibu Megawati? Bayangkan apa jadinya jika ada Gubernur lain yang mengeluarkan surat seperti ini atas arahan Presiden ke-6 Republik Indonesia? Tapi bagus juga karena gara-gara Bu Mega sekarang mulai ada ketegasan terhadap wisatawan asing di Bali,” tulis Partai Socmed.

Disebutkan, undangan rapat tersebut berawal dari kemarahan Megawati terhadap kenakalan turis asing di Bali.

Surat ini sempat diposting sebelumnya, namun dihapus karena menunggu informasi.

“Catatan: Semalam surat tersebut sudah kami posting tapi kami take down dulu karena menunggu konfirmasi atas kevalidannya. Sekarang kami posting ulang,” tuturnya.

“Sekedar info: Saat sudah banyak turis nakal di Bali yg kena deportasi,” imbuh Partai Socmed.

Menyahuti hal itu, Politisi PKB Luqman Hakim memberi tanggapan dan merespons surat yang menurutnya kacau.

“Kacau, Tum. Apa jadinya kalau Presiden Megawati, Presiden SBY dan Presiden Jokowi saat ini secara bersama-sama memberi arahan dan perintah yang harus dijalankan oleh kepala-kepala daerah," tulis anggota DPR RI itu.

"Negara ini harus berjalan dengan aturan-aturan negara, bukan aturan lain. Kecuali ada yang tidak suka lagi dengan NKRI!,” lanjut tulisannya. (*)