Imbas Putusan Pembongkaran Kubah Masjid, Warga Muslim di China Bentrok dengan Polisi 

Pemerintah putuskan bongkar kubah masjid Najiaying yang sebabkan terjadinya bentrok umat muslim China dan polisi. (Ist)

POJOKPOLITIK.COM- Hadirnya putusan pembongkaran kubah Masjid Najiaying, dianggap sebagai pemicu bentroknya umat muslim dan petugas kepolisian di China.

Masjid Najiaying merupakan tengaran (landmark) yang didirikan pada abad ke-13.

Dalam beberapa tahun terakhir masjid itu diperluas dengan kubah baru serta sejumlah menara.

Namun, putusan pengadilan pada 2020 menyatakan perluasan bangunan itu ilegal dan memerintahkan kubah masjid dibongkar.

Tindakan kepolisian untuk melaksanakan perintah pengadilan tampaknya telah memicu demonstrasi.

Presiden Xi Jinping benarkan pembongkaran masjid, agama di Tiongkok harus 'berorientasi kepada China'

Kepolisian wilayah Tonghai, tempat Kota Nagu berada, mengeluarkan pernyataan pada Minggu (28/5/2023) lalu menyerukan para pengunjuk rasa menyerahkan diri kepada polisi paling lambat 6 Juni.

"Mereka yang secara sukarela menyerahkan diri dan dengan jujur mengakui fakta pelanggaran dan kejahatan dapat diberikan hukuman yang lebih ringan atau pengurangan hukuman," kata pemberitahuan itu.

Pihak berwenang menyebut insiden itu sebagai "halangan serius terhadap tatanan manajemen sosial", dan mendesak orang-orang untuk melaporkan para pengunjuk rasa “secara aktif".

Di China, unjuk rasa relatif jarang terjadi. Namun, sejak pandemi unjuk rasa lebih banyak terjadi ketika pembatasan ketat memicu kemarahan publik.

Hui adalah salah satu dari 56 kelompok etnis yang diakui oleh Beijing dan sebagian besar adalah penganut Muslim Sunni.

Yunnan, di barat daya negara itu, adalah tempat tinggal bagi sekitar 700.000 orang dari sekitar 10 juta orang Muslim Hui di China.

Mereka sering disebut sebagai Muslim Tionghoa oleh media lokal, dan dianggap terintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat China setelah berabad-abad melakukan perkawinan dan asimilasi.

Pengamat mengatakan Beijing berusaha untuk memperluas kendali atas kelompok agama dalam beberapa tahun terakhir - dan bagaimana kelompok-kelompok ini mempraktikkan ajaran agama mereka di masyarakat.

Pada 2021, Presiden Xi berjanji untuk melanjutkan "Sinicisasi agama", yaitu transformasi keyakinan agama sesuai dengan budaya dan masyarakat China.

Pada 2018, ratusan Muslim Hui di wilayah Ningxia terlibat perselisihan berkepanjangan dengan pihak berwenang untuk mencegah masjid mereka dihancurkan.

Pihak berwenang kemudian mengalah, tetapi bersikeras bahwa dekorasi bergaya Arab harus diubah.

Di tahun yang sama, tiga masjid di Yunnan juga ditutup karena dianggap melakukukan "pendidikan agama ilegal".

China juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis terhadap Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang, di mana masjid-masjid telah dihancurkan dan praktik keagamaan Islam dilarang. Beijing membantah tuduhan tersebut. (*)

Komentar

Loading...