Dinilai Sengsarakan Rakyat, Akhyar Nasution Minta PT Hutama Karya Koreksi Kenaikan Tarif Jalan Tol Hingga 100 Persen

POJOKPOLITIK.COM- Wakil Ketua DPD Demokrat Sumut, Akhyar Nasution menyesalkan kebijakan PT Hutama Karya (HK) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang menaikan tarif ruas tol Tanjung Mulia-Binjai serta Trans Sumatera dari Bakauheni hingga Terbanggi Besar yang mencapai 100 persen.

Dirinya menilai kenaikan tarif oleh PT HK yang mendapatkan persetujuan dari Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) itu sangat memberatkan rakyat. Mengingat, salah satu fungsi jalan tol adalah memangkas biaya logistik.

Namun dengan naiknya tarif tol hingga dua kali lipat itu justru menghilangkan urgensi dari keberadaan tol.

Naiknya harga logistik sebut Akhyar akan meningkatkan biaya pengangkutan dan tentunya berdampak terhadap kenaikan harga barang-barang yang berujung dengan kesengsaraan rakyat.

"Saya mewakili Partai Demokrat Sumut, meminta pengelola jalan tol dan juga kementrian PUPR untuk mengoreksi dan menurunkan kembali tarif tol yang tidak berpihak kepada rakyat," tegasnya, Senin (5/6/2023).

Akhyar juga menyinggung pengelola menaikan tarif tol dengan alasan penyesuaian tarif tol yang telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

"Dikatakan dalam regulasi di atas bahwa kenaikan tarif tol harus mengacu pada inflasi di Sumut. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat, Februari 2023 terjadi inflasi tahunan sebesar 5,88 persen di Sumut. Tapi kenapa, inflasinya 5 persen tapi kenaikan tarifnya mencapai 100 persen," ujarnya mengakhiri. (*)

Komentar

Loading...