Terkait 52 Juta Data Pemilih Janggal, Ini Jawaban KPU!

Ilustrasi (ist)

POJOKPOLITIK.COM- Beredarnya kabar temuan 52 juta data pemilih janggal yang diungkap perkumpulan warga negara untuk Pemilu Jurdil sempat membuat heboh publik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun langsung bereaksi dan mempertanyakan sumber informasi yang didapat perkumpulan warga negara untuk Pemilu tersebut.

Sebab menurut Ketua KPU RI, Hasyim Asyari yang bisa mengetahui Daftar Pemilih Sementara (DPS) hanya partai politik (Parpol).

"Karena menurut UU Pemilu Nomor 7/2017 satu-satunya akses publik penyerahan daftar pemilih, baik itu DPS maupun nanti daftar pemilih tetap, itu KPU kepada partai politik di pengurus tingkat Kabupaten atau Kota, Provinsi, dan pengurus parpol tingkat pusat," kata Hasyim, Kantor KPU RI belum lama ini.

Ia juga menegaskan, untuk keterbukaan informasi kepada publik, KPU tidak akan memberikan NIK bakal calon legislatif (Bacaleg) karena hal itu bersifat pribadi.

Sebab, KPU juga perlu memberikan perlindungan data pribadi bagi Bacaleg.

Ia mengaku, baru menerima siaran pers dari perkumpulan warga negara untuk Pemilu Jurdil atas temuan 52 Juta data pemilih janggal, belum bertemu secara langsung dengan pihak yang bersangkutan.

Akan tetapi, Hasyim akan membuka pintu selebar-lebarnya jika memang ada kejanggalan dalam data pemilih untuk dikaji bersama.

"Nah katakanlah memang betul dari DPS pemilu 2024, yang disampaikan ke publik itu data-data yang sifatnya rekap, hasil analisisnya ditemukan, misalnya kasus seperti ini sekian kasus, lalu kemudian datanya menyimpulkan sekitar 52 juta, nah kalau tujuannya sama-sama memperbaiki daftar pemilih, kami mengundang dan mengajak mengkaji data temuannya itu bersama-sama," katanya.

Sebelumnya, KPU diminta jelaskan dan perbaiki temuan 52 juta data aneh pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2024. Permintaan ini disampaikan oleh Perkumpulan warga negara untuk Pemilu Jurdil.

Dendi Susianto, selaku Juru Bicara Perkumpulan warga negara untuk Pemilu Jurdil, menyebut dari 205.768.061 DPS, sekitar 25,3 persen terdapat data aneh.

"Setelah meneliti data DPS kami menemukan 52.048.328 atau 25.3 persen data janggal. Data janggal tersebut yaitu pemilih berumur lebih dari 100 tahun," kata Dendi dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023) lalu. (*)

Komentar

Loading...