SBY Tulis Buku Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi : Hanya Untuk Kalangan Demokrat!

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal kunjungi Medan setelah terakhir kalinya hadir di Medan pada 2018 silam. (Foto : Ist)

POJOKPOLITIK.COM- Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuliskan pandangannya yang dijadikan buku berjudul Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menjelaskan isi buku 24 halaman itu untuk pembelajaran para kader.

"Iya. Itu untuk pembelajaran kepemimpinan para kader Demokrat," kata Andi Mallarangeng dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (27/6/2023) pagi.

Cover buku yang didominasi warna merah dan hitam itu akan 'dibedah' di kantor DPP Demokrat yang dihadiri para kader partai.

Akan tetapi, buku tidak akan dijual untuk umum. Hanya untuk kalangan Partai Demokrat.

"Untuk kalangan sendiri," kata Andi.

Para pejabat teras partai juga hadir dalam acara, seperti Sekjen Teuku Rafly dan Anggota Majelis Tinggi Syarief Hasan.

"Tulisan Bapak SBY yang berjudul Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi ini disampaikan khusus kepada jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air," mengutip kalimat di bagian belakang buku.

Presiden Joko Widodo sempat dianggap ikut campur atau cawe-cawe urusan partai politik dalam Pilpres 2024. Dia dianggap menyokong capres tertentu.

Jokowi pun disebut-sebut mengatur partai politik agar mengusung capres yang ia kehendaki.

Setelah ramai kritikan, Jokowi angkat suara. Dia mengatakan cawe-cawe yang dilakukan selama ini agar pemilu terlaksana secara demokratis dan perekonomian berjalan dengan baik.

"Jangan terus dianggap saya cawe-cawe urusan politik praktis," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga ikut berkomentar. Dia meminta para pejabat agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Haedar mengatakan abdi negara sebaiknya cukup menjadi pengawal di pemilu mendatang agar berjalan dengan demokratis.

"Jadi hal yang dipesankan oleh Muhammadiyah itu jangan sampai abuse of power jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan," kata Haedar di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023) lalu. (*)

Komentar

Loading...