POJOKPOLITIK.COM- Partai Demokrat Sumut siap mengawal lima kebijakan yang menjadi sorotan isi Pidato Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam mengusung agenda perubahan.

Demikian ditegaskan Kepala Bappilu Demokrat Sumut, Chairil Mukmin didampingi kepala Bakomstra DA, Chairil Huda.

"Ada lima cluster yang disampaikan beliau (AHY) dalam pidatonya. Pertama ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kedua SDM dan Lingkungan Hidup, ketiga hukum dan keadilan, keempat demokrasi dan kebebasan rakyat dan kelima tata negara dan pemerintahan," ujar Mukmin usai menggelar agenda Nonton Bareng Pidato AHY yang berlangsung di Kantor DPD Demokrat Sumut, Jumat (14/7/2023) malam.

Menurut Mukmin, dari apa yang disampaikan AHY dalam pidatonya bahwa pemerintahan saat ini perlu perbaikan dan perubahan.

"Kita menangkap yang baik itu perlu dilanjutkan dan yang kurang baik itu perlu diperbaiki. Jadi ada lima sorotan yang ke depannya beliau (AHY) berharap menjadi lebih baik lagi untuk masyrakat," ujarnya.

"Kemudian kepada kader Demokrat Sumut untuk ikut mengawal kebijakan-kebijakan tersebut," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama Chairil Huda menambahkan, dari lima kluster yang disampaikan AHY satu hal pokok pikiran yang harus dituntaskan dan dikawal dalam segala program di daerah.

"Kita di DPD Partai Demokrat Sumut akan menurunkannya sebagai gerakan bersama mengawal kebijakan pemerintah di masing-masing daerah agar menjadi penyelesaian persoalan untuk masyarakat Sumatera utara," ungkapnya mengakhiri.

*AHY Singgung Utang yang Terus Meningkat di Era Jokowi

Sementara itu, AHY pada awal pidatonya sempat menjelaskan alasan mengusung agenda perubahan.

Dia menyampaikan bahwa agenda perubahan tak serta merta menihilkan prestasi pemerintahan yang telah dirintis sejak Presiden Sukarno hingga Joko Widodo.

"Sebaliknya kami justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas semua kerja kerasnya. Kami yakin presiden Jokowi dan pemerintahannya ingin berbuat yang terbaik," kata dia.

Bahkan dirinya mendoakan Presiden Jokowi bisa mengakhiri masa baktinya dengan baik.

Dalam pidatonya juga AHY turut menyinggung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuat utang terus naik saat ekonomi menurun.

AHY mengatakan pertumbuhan ekonomi stagnan selama 9 tahun terakhir. Bahkan, perekonomian tumbuh rendah di bawah janji Jokowi sekitar 7 persen.

"Sementara itu ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN," kata AHY.

AHY mengatakan ada pihak yang menjadikan pandemi Covid-19 alasan ekonomi tumbuh rendah. Ia menyebut klaim pihak tersebut hanya separuh benar.

Menurutnya, alasan itu tidak bisa dibenarkan. Ia mengatakan perekonomian Indonesia sudah stagnan sejak periode pertama Jokowi.

"Sebelum pandemi datang, ekonomi kita juga sudah mengalami permasalahan sehingga mesti ada sebab dan faktor yang lain di luar pandemi," ujarnya.

AHY menilai salah satu faktor kemandekan ekonomi adalah salah prioritas pemerintahan Jokowi. Ia mempertanyakan kebijakan Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur saat ekonomi sulit.

"Sulit dimengerti ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur besar-besaran," ucapnya.

"Apalagi sebagian proyek dan megaproyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat," kata AHY menambahkan. (*)