Warga memblokade jalan menuju PT Rolex sebagai bentuk protes atas jalan rusak yang disebabkan pengangkutan material milik PT Rolex. (Foto : Ist) |
POJOKPOLITIK.COM- Suasana tegang menyelimuti kawasan jalan desa Rumah Keben, Namo Rambe tepatnya jalan akses desa menuju proyek PT Rolex pada Kamis (27/6/2024) kemarin.
Puluhan warga dari tiga desa sekitar memblokade akses menuju lokasi proyek sebagai bentuk protes atas kerusakan jalan akibat aktivitas pengangkutan material proyek.
Aksi yang diikuti sekitar 50 warga ini bermula dari kekecewaan masyarakat terhadap PT Rolex yang dinilai ingkar janji.
"Perjanjian awal dengan PT Rolex tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Ketegangan semakin memuncak ketika PT Rolex, mengirimkan dua personel Brimob berseragam lengkap ke lokasi.
Langkah ini pun menuai kritik keras dari warga yang merasa diperlakukan seperti perusuh.
"Kami kecewa. Seolah-olah kami ini membuat keributan. Padahal kami hanya ingin menyampaikan aspirasi," kata seorang tokoh masyarakat setempat.
Kapolsek Namo Rambe, AKP Ringgas Lubis, SH. MH, yang hadir di lokasi menyatakan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari musyawarah yang dilakukan pada Senin (24/6/2024) lalu.
"Warga sudah menyurati PT Rolex sebelumnya, namun belum ada tanggapan yang memuaskan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Rumah Keben, Melson Sembiring, menegaskan bahwa aksi ini murni bentuk keprihatinan warga atas kerusakan infrastruktur desa.
"Kami hanya ingin PT Rolex bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang terjadi," ujarnya.
Hingga sore hari, aksi pemblokiran masih berlangsung. Warga mendirikan tenda darurat di titik pemblokiran, siap menghadang setiap kendaraan proyek yang hendak melintas.
Pihak PT Rolex belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Masyarakat berharap perusahaan segera mengirim perwakilan yang tepat untuk berdialog dan menyelesaikan permasalahan ini secara damai.
Situasi ini menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk pemerintah setempat. FKDM Namo Rambe dan aparat keamanan terus memantau perkembangan untuk mencegah potensi konflik yang lebih besar. (*)