83 M Anggaran Pilkada Medan Belum Dicairkan, Mendagri Tegur Bobby Nasution

Pojokpolitik.com
Share:

 

Mendagri Tito Karnavian singgung Bobby Nasution terkait dana Pilkada 2024 Kota Medan senilai Rp 83 miliar yang belum terealisasi. (Foto : Int) 

POJOKPOLITIK. COM- Hingga kini realisasi anggaran Pilkada 2024 Kota Medan  masih amat jauh dari target. 

Kondisi itu langsung menarik perhatian Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. 

Dirinya khawatir mengingat jadwal pemilihan kepala daerah yang tak lama lagi akan dihelat. 

Kekhawatiran itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024). 

Tito juga tak sungkan menegur langsung menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution. 

Karena realisasi anggaran untuk Pilkada 2024 bahkan belum mencapai 50 persen. 

"Ada yang besar lagi ini (utang pemerintah kepada KPU setempat) Rp 49 miliar, ini Kota Medan, Pak Bobby (Nasution)," kata Tito dikutip siaran langsung YouTube Kemenko Polhukam dan dilansir melalui Kompas. Com, Rabu (10/72024)  pagi. 

"Sebagian ada juga yang masih 'gede' banget. Ini saya agak khawatir, jujur saja ini," sambungnya. 

Pemerintah Kota (Pemko) Medan baru merealisasikan Rp 32,87 miliar anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari total Rp 81,16 miliar yang disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). 

Pada sisi pengawasan pemilu, Pemkot Medan bahkan baru mencairkan Rp 10,18 miliar dari total 25,45 miliar yang disepakati dalam NPHD bersama Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) yang merupakan satu kesatuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Artinya, masih ada sisa sekitar Rp 15 miliar yang belum dicairkan. 

Pada sisi pengamanan pilkada, situasi jauh lebih buruk. Pemko Medan, berdasarkan data yang sama, belum sama sekali mencairkan anggaran untuk Polri (Rp 15,11 miliar) dan TNI ( Rp 3,7 miliar). 

Total, Pemko Medan masih harus mencairkan sekitar Rp 83 miliar dana Pilkada 2024 yang tersebar buat KPU, Bawaslu, serta TNI dan Polri setempat. 

Namun demikian, Tito mengaku yakin bahwa sisa utang ini dapat dipenuhi seiring waktu karena Medan, menurutnya, adalah kota besar yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. 

Sebagai informasi, sejak tahun lalu, Kemendagri telah meminta setiap pemerintah daerah menyiapkan anggaran pilkada serentak sebanyak 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024. "Saya yakin uangnya banyak ini karena PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) besar," ujar Tito. (*) 

Share:
Komentar

Berita Terkini