 |
| Sempat terjadi ketegangan antara pihak PPS dan kelurahan jelang Pilkada Sibolga. (Foto : Istimewa) |
POJOKPOLITIK.COM- Persiapan Pilkada 2024 di Kota Sibolga, Sumatera Utara, diwarnai ketegangan antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan pihak kelurahan.
Konflik yang berpusat di Kelurahan Sibolga Ilir ini memicu kekhawatiran akan kelancaran proses demokrasi di tingkat akar rumput.
Bangun Sinaga, Ketua PPS Sibolga Ilir, mengungkapkan kekecewaannya atas apa yang ia sebut sebagai 'pembatasan yang tidak masuk akal' dalam penggunaan gedung kelurahan.
"Kami merasa seperti tamu yang tidak diundang di rumah sendiri," ujarnya, merujuk pada kendala akses ke fasilitas kantor yang vital bagi persiapan pemilu, Rabu (10/7/2024).
Di sisi lain, Lurah Jimmy Sinaga membantah keras tuduhan tersebut. Dengan nada defensif, ia menyebutkan kesalahpahaman.
"Ini hanyalah kesalahpahaman belaka. Kami selalu terbuka untuk berkolaborasi demi suksesnya Pilkada," ucapnya.
Jimmy juga menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara kedua belah pihak.
Menariknya, Ketua PPK Sibolga Utara, Ksatria Tampubolon, mengambil posisi netral dalam konflik ini.
Ia menyoroti akar permasalahan pada kurangnya koordinasi.
"Kita semua berada di pihak yang sama - pihak demokrasi. Yang dibutuhkan hanyalah duduk bersama dan bicara secara terbuka," sarannya.
Menanggapi situasi yang memanas, pihak kepolisian setempat telah turun tangan.
Mereka aktif melakukan mediasi antara PPS, kelurahan, dan pihak-pihak terkait lainnya.
"Kami optimis konflik ini dapat diselesaikan secara damai. Keamanan dan kelancaran Pilkada adalah prioritas utama kami," tegas seorang perwira polisi yang enggan disebutkan namanya.
Insiden ini menyoroti tantangan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal, di mana sumber daya terbatas sering kali harus dibagi antara berbagai kepentingan.
Namun, di balik ketegangan ini, tersirat harapan bahwa melalui dialog dan kompromi, demokrasi di tingkat akar rumput dapat diperkuat.
Sementara jam terus berdetak menuju hari pemilihan, seluruh mata tertuju pada Sibolga Ilir.
Masyarakat berharap konflik ini dapat segera diselesaikan, memastikan bahwa persiapan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar, menjunjung tinggi prinsip transparansi dan partisipasi yang menjadi inti dari proses demokrasi. (*)
