 |
| Besok Ribuan Massa Geruduk Kantor Gubernur Sumut, Kritik Keras Terhadap PJ Gubernur dan Kasus Blok Medan. (Foto : Ilustrasi) |
POJOKPOLITIK.COM – Selasa, 27 Agustus 2024, dipastikan akan menjadi hari yang penuh aksi di Kota Medan.
Ribuan massa dari berbagai kelompok masyarakat akan berkumpul di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan protes mereka terhadap Penjabat Gubernur (PJ) Sumut.
Aksi ini juga akan menjadi sorotan besar karena menuntut penyelesaian kasus dugaan korupsi terkait Blok Medan.
Rencananya, sekitar 3.000 hingga 4.000 peserta akan memadati lokasi aksi. Mereka akan berkumpul di depan Masjid Raya Jalan Sisingamangaraja pada pukul 08.00 WIB sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur Sumut sekitar pukul 09.00 WIB.
Aksi ini dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB dan berlanjut hingga selesai. Seluruh peserta diminta mengenakan pakaian hitam, dengan wanita menggunakan jilbab hitam dan pria berpakaian serba hitam.
Rizkinta Sitepu, Koordinator Aksi, menegaskan kesiapan kegiatan ini.
“Kami telah mempersiapkan aksi ini dengan sangat matang. Ini bukan hanya sekadar unjuk rasa, tetapi sebuah gerakan penegakan kedaulatan rakyat. Kami tidak akan membiarkan kesewenangan pejabat yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan netralitas. Kami bertekad untuk menghancurkan segala bentuk kesewenangan dan memastikan bahwa suara rakyat didengar dengan jelas," katanya.
Aksi ini mengkritik keras dugaan keberpihakan PJ Gubernur kepada calon gubernur tertentu, yang dinilai bertentangan dengan prinsip netralitas dalam pemilihan kepala daerah.
Selain itu, para peserta aksi juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap kasus dugaan korupsi di Blok Medan.
Organisasi dan simpul komunitas yang terlibat dalam aksi ini telah mengonfirmasi jumlah massa masing-masing yang diperkirakan mencapai ribuan orang.
Dengan skala aksi yang besar ini, diharapkan akan menjadi sinyal kuat kepada pihak-pihak berwenang tentang pentingnya menjaga prinsip demokrasi dan transparansi di pemerintahan.
Aksi ini juga diharapkan dapat menekan para pejabat untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan terhadap dugaan pelanggaran yang ada. (*)
