 |
Demonstran 'Kepung' Kantor Gubsu, Tuntut Pj Gubsu Netral dalam Pilkada 2024. (Foto: Dimas)
Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bersama Rakyat Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa, menyuarakan keprihatinan mereka atas dugaan ketidaknetralan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut dalam menghadapi Pilkada 2024.
Aksi yang berlangsung dari pukul 10.30 hingga 12.13 WIB ini dipimpin oleh Rizkinta Sitepu sebagai koordinator lapangan.
Para demonstran membawa berbagai atribut seperti spanduk, bendera, dan bahkan menggunakan mobil komando serta sound system untuk memperkuat suara mereka.
Salah satu tokoh agama yang hadir, Ustadz Heriansyah, dalam orasinya menyinggung isu 'raja Jawa' yang dianggap ingin mengembalikan Indonesia ke era feodalisme.
"Kita telah merdeka selama 79 tahun, namun ada orang yang ingin mengembalikan republik ini menjadi negeri feodal," tegasnya dengan lantang.
Sementara itu, Khairi Amri, dinamisator aksi, menyoroti isu korupsi dengan menyerukan,
"Kami mau pejabat yang bersih. Usut tuntas blok Medan!" Ia juga mendesak KPK untuk segera turun ke Sumut guna memeriksa Walikota Medan terkait kasus tersebut.
Puncak aksi terjadi saat massa membacakan pernyataan sikap mereka. Tuntutan utama yang disuarakan antara lain:
1. Meminta Mendagri untuk mencopot Pj Gubsu
2. Menghentikan segala bentuk intervensi politik oleh Pj Gubsu
3. Menjamin netralitas Pj Gubsu dalam Pilkada Sumut
4. Memecat ASN, TNI/Polri yang tidak netral dalam Pilkada
Menanggapi aksi tersebut, pihak pemerintah provinsi yang diwakili oleh Hendra Dermawan Siregar, Plh Kepala Kesbangpol Sumut, menegaskan komitmen netralitas ASN.
"Kami ASN, baik tingkat daerah maupun nasional, berdasarkan UU harus bebas dari pengaruh intervensi politik," ujarnya.
Meski sempat memanas, aksi unjuk rasa ini berakhir dengan damai pada pukul 12.13 WIB.
Namun, peristiwa ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Sumut mengharapkan proses Pilkada 2024 yang bersih, jujur, dan adil tanpa campur tangan pihak-pihak yang seharusnya netral. (*)
