Minta Tak Ada Nepotisme dalam Pembagian Bansos di Babel, Senator Alex: Jangan Ada KKN!

Alexander Fransiscus (Foto Istimewa)
banner 468x60
Bagikan:

Pangkalpinang – Anggota DPD RI Alexander Fransiscus mengkritik penyaluran bantuan sosial (bansos) di Provinsi Bangka Belitung (Babel) yang dinilai tidak tepat sasaran. Senator dapil Babel itu menyebut mendapat banyak aspirasi dari masyarakat terkait hal ini.

“Bantuan tidak tepat sasaran, artinya hanya orang-orang terdekat gubenur, bupati atau wali kota dan kades yang menerima bansos,” ungkap Alexander Fransiscus dalam acara Focus Group Discussion (FGD) virtual bersama Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan dan sejumlah bupati/wali kota Babel, Selasa (26/1/2021).

Alexander juga menyebut banyak program bantuan yang tidak sampai ke desa-desa. Untuk itu, ia berharap agar Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Babel betul-betul melakukan penyaluran bansos dengan tepat sasaran.

“Program bantuan banyak yang tidak sampai ke Desa. Contohnya dalam penanganan bantuan Covid. Dari pusat seperti BST (Bantuan Sosial Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai),” kata Alexander.

Anggota Komite II DPD RI itu juga menyebut program dari tingkat kabupaten dan kota. Alexander mempertanyakan belum adanya program nyata dari Pemprov Babel untuk warganya yang terdampak Covid-19.

“Kemudian program bantuan dari kabupaten seperti bansos sembako, alat-alat disinfektan dan alkes. Lalu penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa. Tapi dari provinsi bagaimana? Padahal dana refocusing atau Dana PAD (pendapatan asli daerah) kan ada,” tuturnya.

Alexander pun mengharapkan agar ada sinergi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa mengenai penyaluran bansos bagi masyarakat. Ia meminta adanya sinkronisasi program sehingga tidak menghabiskan anggaran dan tumpang tindih data.

“Perlunya keseragaman program prioritas dari pusat sampai ke desa sehingga tidak tumpang tindih dalam penggunaan anggaran,” ujar Alexander.

Salah satu senator muda ini mengingatkan kepada pemprov Dan pemda agar tidak main-main dalam menyalurkan bansos. Alexander menyebut, pembagian bansos harus merata dan harus menghindari unsur Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN).

READ  Kabar Gembira, Rumah Sakit Terapung Bantu Korban Terdampak Gempa di Sulbar

“Pembagian bansos jangan mengedepankan unsur kedekatan, tapi harus betul-betul diberikan kepada masyarakat yang berhak,” tegasnya.

“Jangan karena dia keluarga atau kerabat orang penting terus diberikan bansos yang seharusnya untuk masyarakat kecil. Jauhkan sikap nepotisme karena itu bagian dari KKN!” imbuh Alexander. (ijs/elz)

banner 300x250
Bagikan:

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *