Ponpes Minhaajurrosyidiin Jadi Tuan Rumah Peresmian Implementasi Keuangan Inklusif dan QRIS Pesantren

KH. Muhammad Asyari Akbar selaku Pimpinan Pondok Pesantren Minhajurrosyidiin, Jakarta Timur
KH. Muhammad Asyari Akbar selaku Pimpinan Pondok Pesantren Minhajurrosyidiin, Jakarta Timur
banner 468x60
Bagikan:

Jakarta – Pemerintah telah mengembangkan Pondok Pesantren untuk mereplikasi implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kebijakan dibuat untuk menunjukkan komitmen Pemerintah terhadap peningkatan keuangan inklusif, termasuk inklusi keuangan syariah. Acara ini bertempat di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin pada Kamis (23/4/2021).

“Saya merasa berterimakasih karena dipercaya menjadi tuan rumah di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin. Saya mengharapkan acara ini bisa berkembang dan berkelanjutan,” ujar Pimpinan Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, KH. Muhammad Asyari Akbar.

Untuk tahap awal, kegiatan ini dilakukan di pondok-pondok pesantren mitra Bank Syariah Indonesia. Bentuk replikasi yang dimaksud antara lain seperti implementasi QRIS dan kartu santri digital.

“Implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren ini dilaksanakan sebagai salah satu wujud nyata bentuk adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir saat acara peresmian implementasi keuangan inklusif, qris pesantren dan kemandirian ekonomi pesantren, Kamis (22/4) di Jakarta.

Iskandar Simorangkir
Iskandar Simorangkir saat membuka acara peresmian implementasi keuangan inklusif, qris pesantren dan kemandirian ekonomi pesantren, Kamis (22/4) di Jakarta.

Untuk kedepannya, pihaknya akan melakukan uji coba transaksi keuangan santri/santriwati pondok pesantren secara biometric dengan menggandeng layanan syariah LinkAja melalui platform iPesantren.id.

“Indonesia sangat berpotensi dalam meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah. Program ini diharapkan dapat terlaksana hingga kepada 3.300 pondok pesantren pada tahun 2024,” ujar Iskandar.

Populasi penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87,18% dari total penduduk sejumlah 255 juta jiwa menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Potensi pondok pesantren yang berjumlah 28.194 di seluruh wilayah Indonesia, disertai besarnya jumlah penduduk muslim merupakan peluang untuk meningkatan inklusi keuangan syariah melalui implementasi ekosistem.

READ  Gubernur Banten: Kerumunan di Bandara Soeta Tanggungjawab Pengelola

“Implementasi ekosistem yang dimaksud yaitu melalui edukasi dan literasi keuangan syariah, pembiayaan syariah bagi UMK sekitar pondok pesantren dan UMK binaan pondok pesantren, pembukaan rekening syariah, program tabungan emas, serta kemandirian ekonomi pesantren terintegrasi keuangan syariah mendukung halal value chain,” tutur Iskandar.

Terdapat ekosistem pendukung pada implementasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren. Hal ini meliputi terbentuknya Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) di lingkungan pondok pesantren yang terdiri dari agen bank syariah, agen pegadaian syariah, agen fintech syariah, yang terintegrasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan halal centre pondok pesantren.

Selain itu, terciptanya sistem terintegrasi syariah pada pondok pesantren. Mendukung pembayaran SPP santri/santriwati, payroll gaji guru/pengurus pondok pesantren, elektronifikasi sistem pembayaran di pondok pesantren dan lingkungan masyarakat sekitar pondok pesantren.

“Seperti penerapan kartu santri digital dan metode pembayaran menggunakan QRIS pada kios digital di pondok pesantren. Ini juga dalam rangka mendukung inklusi keuangan syariah berbasiskan digital,” kata Iskandar.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Endang Maria Astuti dalam sambutannya menyatakan, edukasi dan literasi keuangan syariah adalah salah satu bagian dari Implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren.

Ia berharap upaya Pemerintah tersebut dapat meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah, serta mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional menghadapi pandemi Covid-19.

Endang Maria Astuti
Endang Maria Astuti saat membuka acara peresmian implementasi keuangan inklusif, qris pesantren dan kemandirian ekonomi pesantren, Kamis (22/4) di Jakarta.

“Saya mengharapkan, pemerintah segera membangkitkan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini, dengan senantiasa bersinergi bersama dengan lembaga keuangan syariah termasuk Bank Syariah Indonesia,” lanjutnya.

Program ini merupakan sinergi antara Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian bersama Bank Indonesia (BI), Bank Syariah Indonesia (BSI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian/Lembaga terkait lainnya, serta Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

READ  Menlu China Dikabarkan Akan Kunjungan ke Indonesia Pekan Ini

“Sudah saatnya pesantren menjadi rodda ekonomi dan dan terus bergerak maju. Saya berterimakasih kepada pemimipin hebitren,” pungkasnya.

banner 300x250
Bagikan:

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *